Selamat Datang di Pelayanan One Stop Service BKPSDM Kabupaten Musi Banyuasin. Aplikasi Si_Kupek dapat di download pada Apple Store dan Play Store melalui Handphone dan dapatkan kemudahan pelayanan kepegawaian dalam genggaman anda #WeAreBKPSDM #MubaBergerak #MubaMajuBerjaya

Telat Lapor LHKPN, ASN Bakal Dipotong TPP

SEKAYU - Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan di dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Pelaporan LHKPN dilakukan secara eleltronik. Untuk memberi penjelasan dan pemahaman kepada ASN, Pemkab Musi Banyuasin (Muba) melalui Inspektorat dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia gelar Bimbingan Pengisian e-LHKPN. Aara dihadiri seluruh Kepala Perangkat Daerah dan seluruh Camat bertempat di Gedung Dharmawanita Sekayu, Senin (11/2/2019).

Sambutan Bupati Muba, H Dodi Reza Alex disampaikan oleh Inspektur Kabupaten Muba, RE Aidil Fitri mengatakan penyelenggaraan kegiatan ini memiliki makna strategis dlam rangka mensosialisasikan gerakan anti korupsi di Kabupaten Muba, karena sadar atau tidak otonomi daetah dan desentralisasi di stu sisi memberikan penguatan kewenangan kepada pemerintah derah dalam melaksanakan fungsi otonomi pemerintahan, nmun disatu sisi lain berdampak pada maraknya prktek korupsi di daerah.

"Diharapkan para peserta yang menjadi wajib lapor LHKPN di lingkungan Pemkab Muba memiliki kepatuhan pada aturan dan kesadaran moral sebagai pemimpin yang mempunyai tanggung jawab dalam bentuk laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) dengan sejujur-jujurnya, tepat waktu dan sesuai dengan ketentuaan yang trlah ditetapkan, "ujarnya.

Dikatakannya, Kewajiban untuk menyampaikan laporan e-LHKPN didasarkan pada peraturan KPK nomor 7 tahun 2016 tentang tata cara pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan harta kekayaan penyepenggara negara  serta Bimtek mengenai tata cara pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara secara elektronik (e-LHKPN).

"Prestasi Kabupaten Muba sebagai peringkat pertama kepatuhan menyampaikan laporan e-LHKPN di Provinsi Sumsel dengan tingkat capaian kepatuhan sebesar 98,49% harus dapat dipertahankan. Oleh karena itu jika tidak menyampaikan laporan sampai batas waktu maka akan dikenakan sanksi, "ujar Inspektur.

Kepala BKPSDM Kabupaten Muba, Sunaryo SSTP MM dalam paparannya menjelaskan, kepada para wajib lapor yang belum menyampaikan laporan sampai tanggal 31 Maret 2019 akan dikenakan sanksi. Sanksi tersebut berdasarkan PP nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin ASN dengan dikaitkan Peraturan Bupati Muba nomor 31.B tahun 2013 tentang kriteria penerima tambahan perbaikan penghasilan.

"Jika masih tidak menyampaikan laporan sampai batas waktu, maka sanksi yang diterima berupa, hukuman ringan dengan pemotongan TPP sebesar 15% selama 1 bulan, kemudian hukuman sedang dengan pemotongan TPP sebesar 20% selama 1 tahun dan hukuman berat dengan pemotongan TPP sebesar 30% selama 1 tahun, "jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, BKPSM Muba meluncurkan aplikasi  dibidang layanan kepegawaian diberi nama "SI_Kupek Muba" atau Sistem Informasi Keunggulan Pelayanan Kepegawaian Muba. Aplikasi ini berguna untuk meningkatkan proses pelayanan, pengumpulan dan pengolahan data pegawai di lingkungan Kabupten Muba. Aplikasi ini terdapat versi android dan berbasis website.(fit)

 

    Agenda
    • POLLING
    • Menurut anda apakah fitur website ini sudah sesuai dengan permintaan
    • Sudah
    • Cukup
    • Kurang
    • Hasil
    STATISTIK VISITOR
      Hari ini:61
      Kemarin:99
      Bulan ini:1216
      Tahun ini:13490
      Total:140150
      Online:13
    Video Terbaru
    • WeAreBKPSDM

    Hak Cipta © 2017 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Musi Banyuasih
    powered by Sub Bidang Data Kepegawaian