Selamat Datang di Pelayanan One Stop Service BKPSDM Kabupaten Musi Banyuasin. Aplikasi Si_Kupek dapat di download pada Apple Store dan Play Store melalui Handphone dan dapatkan kemudahan pelayanan kepegawaian dalam genggaman anda #WeAreBKPSDM #MubaBergerak #MubaMajuBerjaya

Reformasi Birokrasi Dimulai dengan Penyederhanaan Proses Bisnis dalam Tubuh Birokrasi

Jakarta- Humas BKN, Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) mengadakan entry meeting evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB) di Kantor BKN pada hari Jumat (2/8/19). Rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kantor Regional Manado, Bandung, Surabaya dan Pusat Pengembangan ASN.

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) dan sumber daya manusia aparatur. Reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional.

Kepala BKN, Bima Haria Wibisana selaku pimpinan rapat menyatakan bahwa RB bukan hanya formalitas tetapi sesuatu yang seharusnya bisa dirasakan, bisa dilihat, bisa diukur. “Perubahan dapat dimulai dari hal-hal sederhana seperti penyederhanaan proses bisnis dalam tubuh birokrasi,” ujarnya. Upaya lainnya dapat dilihat melalui penerapan pemerintahan berorientasi hasil melalui penerapan SAKIP. Antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan SAKIP setiap tahun.

“BKN telah mengimplementasikan RB sejak tahun 2013 sesuai 8 (delapan) area perubahan yakni manajemen perubahan, penataan & penguatan organisasi, penataan peraturan perundang-undangan, penataan sumber daya manusia, penataan tata laksana, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik”, ujar Sekretaris Utama BKN, Supranawa Yusuf. Sekretaris Deputi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kementerian PANRB, Didit Noordiatmoko menyatakan bahwa untuk melihat apakah RB berjalan dengan baik, akan dilakukan survey melalui kuesioner online baik di lingkungan internal BKN (pusat & kanreg) maupun di lingkungan eksternal BKN (pihak-pihak yg menerima pelayanan BKN). Lebih lanjut Didit menambahkan, “Objektif dari pelaksanaan RB adalah bagaimana kinerja individu bisa diturunkan ke organisasi. Serta mitigasi risiko, apa yang perlu dihindari dan disupervisi untuk mencapai kinerja BKN yang baik”. rat/suf

    Agenda
    • POLLING
    • Menurut anda apakah fitur website ini sudah sesuai dengan permintaan
    • Sudah
    • Cukup
    • Kurang
    • Hasil
    STATISTIK VISITOR
      Hari ini:14
      Kemarin:109
      Bulan ini:1155
      Tahun ini:15175
      Total:147702
      Online:3
    Video Terbaru
    • WeAreBKPSDM

    Hak Cipta © 2017 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Musi Banyuasih
    powered by Sub Bidang Data Kepegawaian