Selamat Datang di Pelayanan One Stop Service BKPSDM Kabupaten Musi Banyuasin. Aplikasi Si_Kupek dapat di download pada Apple Store dan Play Store melalui Handphone dan dapatkan kemudahan pelayanan kepegawaian dalam genggaman anda #WeAreBKPSDM #MubaBergerak #MubaMajuBerjaya

Berita

Total data : 599 Page 3 of 60
  • bkd.mubakab.co.id Menteri Syafruddin: Wujudkan Tata Kelola yang Efisien, Puluhan LNS Telah Diintegrasikan

    Menteri Syafruddin: Wujudkan Tata Kelola yang Efisien, Puluhan LNS Telah Diintegrasikan

    Oleh BKPSDM MUBA
    JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menyampaikan bahwa dalam kurun waktu empat tahun terakhir pemerintah berupaya memperbaiki tata kelola menjadi lebih efisien dan efektif. Hal tersebut dilakukan dengan mengintegrasikan Lembaga Non Struktural (LNS) yang dianggap tidak lagi relevan dengan kebutuhan saat ini.

    selengkapnya

  • bkd.mubakab.co.id Menteri PANRB: Puasa, Harapkan ASN Jalankan Tugas Negara dengan Baik

    Menteri PANRB: Puasa, Harapkan ASN Jalankan Tugas Negara dengan Baik

    15 Mei 2019 Oleh BKPSDM MUBA
    JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menyampaikan salam hangatnya untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjalankan ibadah puasa. Di bulan Ramadan ini, Syafruddin berpesan agar ASN dapat menjalankan ibadah puasa dengan baik dan sekaligus memberikan pelayanan kepada masyarakat.

    selengkapnya

  • bkd.mubakab.co.id Musrenbangnas 2019, Presiden Jokowi: Percepat Layanan Perizinan

    Musrenbangnas 2019, Presiden Jokowi: Percepat Layanan Perizinan

    14 Mei 2019 Oleh BKPSDM MUBA
    JAKARTA - Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengimbau agar para Menteri Kabinet Kerja serta para Kepala Daerah dapat menjalankan reformasi birokrasi dengan baik. Salah satunya pada sektor pelayanan publik, dimana diperlukan penyederhanaan perizinan. Hal tersebut dilakukan agar para investor merasakan kemudahan berinvestasi di Indonesia.

    selengkapnya

  • bkd.mubakab.co.id “Realisasi Program Reformasi Birokrasi Tanggung Jawab Bersama Seluruh Jajaran Pegawai”

    “Realisasi Program Reformasi Birokrasi Tanggung Jawab Bersama Seluruh Jajaran Pegawai”

    14 Mei 2019 Oleh BKPSDM MUBA
    Jakarta-Humas BKN, “Realisasi program Reformasi Birokasi (RB) bukan tanggung jawab pimpinan saja, tetapi tanggung jawab seluruh jajaran pegawai”. Pernyataan itu disampaikan Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian (PMK), Haryono Dwi Putranto pada Kegiatan Sosialisasi dan Internalisasi RB BKN Rabu (8/5/2019) di Aula Kantor Pusat BKN.

    selengkapnya

  • bkd.mubakab.co.id Setiap Pegawai Wajib Pahami Kebutuhan Organisasi

    Setiap Pegawai Wajib Pahami Kebutuhan Organisasi

    14 Mei 2019 Oleh BKPSDM MUBA
    Jakarta-Humas BKN, Pengembangan kompetensi merupakan kebutuhan organisasi yang tidak mungkin ditunda lagi dalam menghadapi dinamika pekerjaan yang selalu berubah. Hal tersebut disampaikan oleh Deputi Bidang Pembinaan Manajemen Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara (BKN), Haryomo Dwi Putranto dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) di Jakarta Pusat, Kamis (02/05/2019). Rakornas yang mengusung tema Pengembangan Kompetensi ASN dalam Mewujudkan World Class Government tersebut dihadiri oleh perwakilan dari Instansi Pusat maupun Daerah.

    selengkapnya

  • bkd.mubakab.co.id Sestama BKN : Selesaikan Masalah Hukum Kepegawaian PNS, PPK Harus Mengacu Aturan dan Kode Etik PNS

    Sestama BKN : Selesaikan Masalah Hukum Kepegawaian PNS, PPK Harus Mengacu Aturan dan Kode Etik PNS

    08 Mei 2019 Oleh BKPSDM MUBA
    Bandung – Humas BKN, Permasalahan hukum kepegawaian yang terjadi di banyak instansi pemerintah saat ini jumlahnya tidak sedikit. Untuk itu dibutuhkan penyamaan persepsi bagi seluruh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan pengelola kepegawaian dalam penyelesaiannya. Hal itu disampaikan Sekretaris Utama BKN Supranawa Yusuf saat membuka acara Pemberian Fasilitasi dan Bimbingan Penyelesaian Permasalahan Kepegawaian se- Wilayah Kerja Kantor Regional III BKN Bandung di Auditorium Balaikota Pemerintah Kota Bandung, Senin (29/4/2019).

    selengkapnya

  • bkd.mubakab.co.id Aturan MPP Bentuk Apresiasi Pemerintah Terhadap ASN dengan Track Record  Baik

    Aturan MPP Bentuk Apresiasi Pemerintah Terhadap ASN dengan Track Record Baik

    30 April 2019 Oleh BKPSDM MUBA
    Jakarta – Humas BKN, Pemerintah melalui Badan Kepegawaian Negara (BKN) menerbitkan aturan cuti terbaru bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan mencapai Batas Usia Pensiun (BUP), yakni berupa pemberian Masa Persiapan Pensiun (MPP) maksimal dalam jangka waktu satu tahun dan dibebaskan dari jabatan ASN. Permohonan MPP dapat diajukan paling lambat satu bulan sebelum menjalani MPP yang disampaikan secara tertulis kepada Presiden melalui Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) bagi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Utama, Madya, dan Fungsional Ahli Utama, serta melalui PPK Instansi bagi PNS di luar tiga jabatan tersebut.

    selengkapnya

  • bkd.mubakab.co.id Salah Input Data jadi 1 dari 6 Masalah yang Paling Sering Dikeluhkan Pelamar Sekolah Kedinasan

    Salah Input Data jadi 1 dari 6 Masalah yang Paling Sering Dikeluhkan Pelamar Sekolah Kedinasan

    25 April 2019 Oleh BKPSDM MUBA
    Jakarta – Humas BKN, Hingga hari ke-7 dibukanya pendaftaran Sekolah Kedinasan Tahun 2019, tim helpdesk pendaftaran sekolah kedinasan masih menerima aduan dari para pelamar. Hal itu disampaikan Koordinator Tim Helpdesk Badan Kepegawaian Negara (BKN) Mohammad Ridwan di ruang kerjanya, Kamis (18/4/2019). Namun Ridwan memprediksi, hingga nanti ditutupnya pendaftaran Sekolah Kedinasan, aduan yang masuk tidak terlalu banyak dibanding tahun-tahun lalu.

    selengkapnya

  • bkd.mubakab.co.id 99,5% Pelanggar Netralitas ASN Berstatus Pegawai Instansi Daerah

    99,5% Pelanggar Netralitas ASN Berstatus Pegawai Instansi Daerah

    22 April 2019 Oleh BKPSDM MUBA
    Jakarta-HumasBKN. Dari data yang dihimpun Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui Kedeputian Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian (Wasdalpeg), tercatat 990 kasus pelanggaran netralitas yang dilakukan ASN sejak Januari 2018 sampai dengan Maret 2019. Hal itu berarti pula sejak perhelatan pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) hingga jelang pemilihan calon legislatif (Pileg), dan Presiden/Wakil Presiden (Pilpres) telah terjadi beragam kasus pelanggaran netralitas ASN.

    selengkapnya

  • bkd.mubakab.co.id Tidak Masuk Kerja Kembali Mendominasi Kasus Disiplin ASN

    Tidak Masuk Kerja Kembali Mendominasi Kasus Disiplin ASN

    16 April 2019 Oleh BKPSDM MUBA
    Jakarta – Humas BKN, Pelanggaran terhadap Peraturan Pemerintah 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pasal 3 Angka 11 soal mentaati ketentuan jam kerja kembali mendominasi kasus-kasus disiplin PNS. Tercatat sebagai PNS baik di instansi pusat dan daerah, perbuatan tidak masuk kerja yang melampaui aturan jam kerja instansi menjadi pembahasan Badan Pertimbangan Kepegawaian (Bapek) bersama Sekretariat Kabinet, Kejaksaan Agung, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi.

    selengkapnya

Total data : 599 Page 3 of 60
    Agenda
    • POLLING
    • Menurut anda apakah fitur website ini sudah sesuai dengan permintaan
    • Sudah
    • Cukup
    • Kurang
    • Hasil
    STATISTIK VISITOR
      Hari ini:87
      Kemarin:59
      Bulan ini:1171
      Tahun ini:14040
      Total:142969
      Online:2
    Video Terbaru
    • WeAreBKPSDM

    Hak Cipta © 2017 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Musi Banyuasih
    powered by Sub Bidang Data Kepegawaian